Kumham Sumbar Lantik PPNS, Kakanwil: PPNS Harus Amanah

Sebanyak 6 orang dari Notaris dan PPNS diambil sumpahnya serta dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, Suharman, di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkumham Sumbar pada Jumat (29/11). Ada 5 orang PPNS dan 1 orang notaris pengganti yang dilantik dan diambil sumpahnya pagi ini. Pada kegiatan yang digelar di Aula Pengayoman itu, Kepala… Read More Kumham Sumbar Lantik PPNS, Kakanwil: PPNS Harus Amanah

subbidahukumhamsumbarLeave a comment

Apakah penerjemah tersumpah ada di Sumatera Barat

Saat ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM belum pernah memperoleh pelantikan Penerjemah Tersumpah. Namun, melalui Subbidang Administrasi Hukum Umum, kami dapat melakukan korespondensi untuk memintakan informasi daftar Penerjemah Tersumpah yang ada di Indonesia. Mengenai Penerjemah Tersumpah, Anda dapat merujuk pada Permenkumham Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian… Read More Apakah penerjemah tersumpah ada di Sumatera Barat

subbidahukumhamsumbarLeave a comment

Kendala kami di daerah adalah mutasi PPNS ke kabupaten/kota lain, sehingga ketiadaan PPNS menjadi kendala dalam penindakan. Kami butuh segera dilantik pegawai yang telah menyelesaikan diklat sebagai PPNS.

Kanwil Kemenkumham Sumbar menjadi instansi yang melantik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Usulan mengenai pelantikan PPNS yang telah melaksanakan Diklat Penyidik. Kendalanya adalah pengajuan permohonan pelantikan PPNS yang bisa disampaikan secara elektronik oleh kepala instansi pada Ditjen AHU tidak segera. Sementara mengenai mutasi Pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi: a. Perubahan struktur organisasi kementerian/lembagapemerintah… Read More Kendala kami di daerah adalah mutasi PPNS ke kabupaten/kota lain, sehingga ketiadaan PPNS menjadi kendala dalam penindakan. Kami butuh segera dilantik pegawai yang telah menyelesaikan diklat sebagai PPNS.

subbidahukumhamsumbarLeave a comment

Kenapa perpanjangan kartu tanda pengenal (KTP) PPNS hingga saat ini belum keluar? Sedangkan pengajuan sudah sejak jauh-jauh hari.

Dalam Permenkumham RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat PPNS, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pada pasal 24 ayat 2 dinyatakan dokumen berkas pengajuan permohonan perpanjangan kartu tanda pengenal Pejabat PPNS diajukan secara elektronik oleh pimpinan kementerian/lembaga… Read More Kenapa perpanjangan kartu tanda pengenal (KTP) PPNS hingga saat ini belum keluar? Sedangkan pengajuan sudah sejak jauh-jauh hari.

subbidahukumhamsumbarLeave a comment

Apakah ada lembaga pembiayaan atau lembaga non bank yang telah dijatuhkan sanksi oleh OJK di Sumatera Barat mohon informasinya?

OJK mengawasi 3 sektor yaitu perbankan, pasar modal dan non lembaga pembiayaan. Tetapi secara intern di OJK pengaturannya itu ada lagi. OJK di daerah baru mengawasi perusaahaan industri jasa keuangan yang berkantor pusat di daerah. Kalau di Sumatera Barat industri jasa keuangannya berpusat di Sumatera Barat. Contoh perbankannya adalah Bank Nagari karena berpusat di Sumatera… Read More Apakah ada lembaga pembiayaan atau lembaga non bank yang telah dijatuhkan sanksi oleh OJK di Sumatera Barat mohon informasinya?

subbidahukumhamsumbarLeave a comment